Example 728x250
Nasional

Jadi Pembicara Nasional, Mustafa Bicara Pengelolaan Hutan Adat Untuk Kemaslahatan Rakyat

197
×

Jadi Pembicara Nasional, Mustafa Bicara Pengelolaan Hutan Adat Untuk Kemaslahatan Rakyat

Sebarkan artikel ini

KARYANASIONAL.COM, JAKARTA_ Berlangsung di Ruang Rapat Besar Media Indonesia, Jakarta, Bupati Lampung Tengah DR. Ir. H. Mustafa, MH. bersama Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Gubernur Papua Barat, Bupati Lebak, Bupati Sorong, Bupati Bintun menjadi pembawa Narasi Utama dalam kegiatan FGD dengan tema Konstitusionalitas Hutan Adat, Senin, 22/1/2018.

FGD yang diselenggarakan oleh Research Center Media Group (RCMG) bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, dibuka dengan Arahan Utama oleh DR. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) DR. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.

Mengawali sambutannya, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa program Perhutanan Sosial menjadi agenda pemerintah kabinet kerja untuk pemerataan ekonomi, dan ekonomi yang berkeadilan.

“Penting disini bahwa Perhutanan Sosial bukan hanya program bagi-bagi lahan atau akses lahan, tetapi merupakan program yang sistematis, untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi produktif bekerja, dan ada penghasilan yang ujungnya sampai pada kesejahteraan”, ujar Siti Nurbaya.

bentuk pengakuan dana perlindungan kepada masyarakat hukum adat, untuk mengelola hutan, menurut Siti Nurbaya, menghapuskan persepsi adanya rakyat yang ilegal di dalam kawasan hutan.

Dalam program Perhutanan Sosial, masyarakat mendapat status hutan hak untuk mengelola lahan hutan, ataupun melakukan kegiatan usaha berbasis lahan hutan, dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), serta Kemitraan Kehutanan dan Kemitraan Konservasi.

Sementara itu Mustafa yang juga Calon Gubernur Lampung 2018, menyampaikan dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutannya, pemerintah daerah perlu membuat payung hukum yang penyusunannya harus melibatkan masyarakat adat itu sendiri.

Mengingat bahwa pengurusan hutan saat ini berada di provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, maka menurut Mustafa peran aktif pemerintah provinsi harus lebih ditingkatkan.

“Harus ada payung hukum yang melindungi hak-hal masyarakat dalam mengelola hutan. Dengan ini jelas langkah-langkah serta batasan apa saja yang harus dilakukan masyarakat. Karena ini kewenangan pusat, maka disini Pemkab bersifat mendorong adanya kebijakan payung hukum,”ungkapnya.

Selain itu sebagai daerah yang rawan konflik, upaya penanganannya harus mengedepankan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat adat itu sendiri.

Seperti Piil pesinggiri yang merupakan tatanan moral dalam berperilaku dalam masyarakat yang merupakan falsafah hidup bagi masyarakat adat Lampung.

“Sebagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam piil pesinggiri seperti, nemui nyimah, nengah nyappur, sakai sambaian, dan bejuluk adek adalah pilihan yang tepat untuk diejawantahkan,”papar Mustafa.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

KARYANASIONAL – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Utara kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PWI ke-55 yang digelar di Bandar Lampung, Selasa (27/5/2025). PWI Lampung Utara menerima penghargaan sebagai PWI kabupaten/kota terbaik se-Provinsi Lampung dalam kategori Terinovatif dan Kolaboratif. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua PWI […]

Hukum

KARYANASIONAL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah pada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang. Kedua tersangka tersebut adalah FA dan D.S, yang sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi. Penetapan status tersangka ini merupakan hasil penyidikan yang intensif. Dari berbagai sumber yang di peroleh […]

Nasional

KARYANASIONAL – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memantau langsung pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari tahapan yang harus dijalani kepala daerah terpilih sebelum dilantik dan mengikuti pembekalan. “Jadi pagi ini tes kesehatan untuk para kepala daerah yang akan […]

Nasional

KARYANASIONAL – Ketua Umum DPP Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Hengki Ahmad Jazuli (HAJ) mengingatkan Mendes PDTT Yandri Susanto fokus saja melakukan tugasnya mengurus desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. “Pak Menteri tak perlu mengumbar pernyataan menyalahkan pihak lain secara berlebihan. Pak Menteri fokus saja lakukan pembenahan internal. Benahi dan tingkatkan kualitas perangkat desa dan bangun […]

Headline News

KARYANASIONAL – Gus Miftah atau Miftah Maulana Habiburrahman memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. “Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan […]

Berita

KARYANASIONAL – Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro nomor urut 2, Dr. Wahdi Sirajudin, Sp.OG K., M.H., dan Drs. Qomaru Zaman, M.A., terkait pembatalan pencalonan Qomaru Zaman oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro. Putusan tersebut dikeluarkan dalam sidang pada Senin, 25 November […]