KARYANASIONAL.COM, Bandarlampung, —– Pemerintah Provinsi Lampung berharap kunjungan Komisi X DPR RI yang dijadwalkan 17 Januari 2019 mendatang dapat memberi solusi soal anggaran pembenahan infrastruktur pariwisata yang rusak akibat musibah tsunami Selat Sunda.
Hal itu disampaikan Asisten Bidang Ekbang Taufik Hidayat saat memimpin Rapat Persiapan kunjungan kerja Komisi X DPRI ke Lampung di Ruang Kerja Asisten Ekbang Kantor Gubernur Provinsi Lampung Selasa (15/1/2019).
Menurut Taufik, Tsunami Selat Sunda yang menelan korban jiwa, harta benda, sekaligus berdampak pada sejumlah destinasi wisata di Lampung mengetuk hati Anggota Komisi X DPR RI untuk melakukan kunjungan spesifik Ke Provinsi Lampung. Mereka juga akan melakukan peninjauan lapangan ke objek wisata yang terdampak tsunami.
“Kita berharap kunjungan anggota DPR RI kali ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan dana rekonstruksi infrastruktur sektor pariwisata secara reguler, termasuk penyediaan peralatan early warning system tsunami yang sangat di butuhkan masyarakat sekitar pesisir,” kata Taufik.
Dijelaskan Taufik, pasca musibah tsunami Selat Sunda Sektor Pariwisata Provinsi Lampung terdampak langsung. Salah satu indikasinya turunnya kunjungan wisatawan ke Lampung, terutama angkutan udara.
“Saat ini pemerintah Provinsi melalui Dinas Pariwisata terus berupaya mensosialisasikan kondisi pariwisata Lampung yang aman untuk dikunjungi meskipun wisatawan dihimbau tetap waspada” jelas Taufik.
Hadir dalam rapat tersebut Asisten 1 Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto. Menurutnya, saat ini Lampung Selatan dalam masa perpanjangan tanggap darurat tahap II hingga 19 Januari 2019 mendatang. Sedangkan masa pemulihan diperkirakan akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun.
Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama pada masa pemulihan yang membutuhkan penanganan dan anggaran secara reguler dan berkelanjutan.
“Sejauh ini, tercatat kebutuhan dukungan recovery amenitas destinasi wisata di Lampung Selatan sebesar Rp 7,95 miliar, kebutuhan kapal wisata/nelayan, PLTS di Legundi, pesawaran Rp 11,25 miliar, kebutuhan kapal wisata/nelayan, bantuan recovery homestay, dan dermaga jeti di Kiluan sebesar Rp 4 miliar” kata Supriyanto. (Helmi)
