KARYANASIONAL.COM, Lampung Tengah – Ketua Komite SMAN 1 Terbanggibesar (Tebas), Asep Rakhmadin menyikapi santai aksi demo siswa di sekolah setempat yang terjadi, Senin (30/09/2019).
Dihubungi via telpon selulernya (Ponsel), Asep menganggap apa yang dilakukan siswa di sekolah setempat sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang santun.
“Kita pahami ini adalah dinamika yang terjadi pada dunia pendidikan. Ya masih wajarlah. Seputar penyampaian aspirasi siswa. Dan kita support aksi mereka itu selagi masih dalam batas wajar,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan Asep, terkait tuntutan pengelolaan dana BOS dan dana Komite di sekolah setempat yang diminta transparan oleh siswa, pihaknya menanggapi normatif.
“Semua pengelolaan anggaran bersifat terbuka. Kita selalu laporkan kepada wali murid setiap akhir tahun kalender pendidikan,” ungkap Asep.
Menurut Asep, penyampaian aspirasi oleh siswa di sekolah setempat merupakan bentuk demokrasi kecil di lingkup pendidikan.
“Kalau aspirasi yang sifatnya wajar, pasti bisa ditampung. Tetapi kalau tidak masuk akal, ya tidak bisa serta merta diakomodir. Contohnya ketika ada keinginan menghapus fullday school atau menghilangkan PR. Itu kan ketentuan kurikulum yang telah dibuat Kementerian Pendidikan. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk dirubah hanya karena ada demo dari satu sekolah,” ungkapnya.
Sebelumnya, demo ratusan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Terbanggibesar (Tebas), Senin (30/09/2019) dibenarkan kepala sekolah setempat Wasisto Stepanus.
Kepada media ini, Stepanus menerangkan, penyampaian aspirasi siswanya itu terkait proses penganggaran ekstrakurikuler paskibra.
“Sebelumnya para siswa yang tergabung dalam ekskul paskibra, mengajukan anggaran kepada sekolah untuk kegiatan mereka, melalui wakil kepala sekolah. Lalu diajak wakil kepala sekolah urun rembuk. Tapi yang terjadi justru miss komunikasi. Dan mereka berasumsi jika pengajuannya tidak diakomodir. Kalau memang seperti itu (tidak diakomodir), tidak mungkin paskibra kami sampai ke tingkat nasional,” kata Stepanus.
Dilanjutkan pria yang pernah menjabat Kepala SMAN 1 Seputih Raman ini, para siswa juga menuntut pihak sekolah dan tenaga pengajar, untuk tidak memberikan pekerjaan rumah (PR).
“Mereka menuntut itu (PR) dihilangkan. Saya tegaskan disini itu tidak bisa! Karena sudah sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku saat ini. Kalau dikurangi porsinya supaya tidak membebani bolehlah,” ucapnya.
Saat disinggung soal informasi jika pihak sekolah tidak transparan dalam pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dana Komite sekolah setempat, sehingga memantik reaksi siswa untuk demo, Stepanus menampiknya.
“Saya pada dasarnya setuju saja kalau siswa mau tahu informasi pengelolaan dana BOS. Bahkan saya mempersilahkan perwakilan mereka untuk hadir setiap ada rapat BOS. Tapi tadi pengawas dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung melarang hal itu,” ungkapnya.
Stepanus juga enggan mengomentari dugaan adanya kepentingan golongan dibalik demo siswa yang mendadak itu.
“Saya anggap ini koreksi bagi kepemimpinan saya disini, supaya semakin baik lagi kedepannya,” tegas Stepanus. (Sur/Dra)
