KARYANASIONAL.COM – DPRD Lampung Tengah (Lamteng) menerima kunjungan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Katagori 35 + (GTKHNK 35 plus) Lamteng yang akan menyampaikan aspirasinya di gedung dewan setempat, Selasa (14/01/2020).
Dalam kesempatan itu, tenaga honorer meminta DPRD Lamteng untuk memfasilitasi aspirasinya kepada pemerintah pusat, untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) bagi guru honorer 35+ (plus), dan untuk guru swasta 35- (min) digajih melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan standar upah minimun regional (UMR).
“Tuntutan kami kepada pemerintah pusat, agar dikeluarkan Kepres untuk guru honorer 35+. Dan guru swasta 35- agar gajih disesuaikan dengan UMR (Provinsi Lampung) melalui alokasi APBN. Kami harap Ketua DPRD dan jajarannya bisa menjembatani harapan kami,” ujar Ketua GTKHKN 35+ Lamteng Ahmad Sukri.
Selain itu, Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng untuk memberikan Surat Keputusan (SK) Bupati kepada guru honorer non kategori 35+. Sebab, permasalahannya selama ini sangat sulit untuk mengurus NPUTK karena harus melampiri SK bupati.
“Jadi kami minta Pemkab Lamteng dapat mengeluarkan SK bupati. Kita sudah kirim surat ke bupati dan tinggal tunggu balasan,” katanya.
Menanggapi keluhan para guru dan tenaga honorer tersebut, Ketua DPRD Lamteng Sumarsono angkat bicara. Ia menyatakan siap memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan harapan mereka.
“Proposal ini kami terima, insya Allah akan kami perjuangkan. Aspirasi guru dan tenaga honorer adalah tanggungjawab kami sebagai wakil rakyat. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Sumarsono juga memerintahkan Komisi I, II dan IV untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lamteng segera mungkin.
“APBD kita sudah mengucurkan 27 persen untuk pos anggaran pendidikan. Jadi pesan saya kepada seluruh guru dan tenaga honorer titip anak-anak. Ajarkan mereka ilmu-ilmu pendidikan yang berkualitas agar menjadi generasi penerus bangsa kedepan,” harapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Lamteng Agus Suwandi mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu tuntutan para tenaga honorer tersebut.
“Akan kita pelajari dulu, kalau regulasinya itu ada di pusat sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu yang harus digaris bawahi, tidak semua tuntutan tenaga honorer bisa kita akomodir. Tetapi ada beberapa point yang bisa kita lakukan, ya akan kita kejar. Kalau kita Komisi IV sebagai mitra Dinas Pendidikan tutup mata dalam hal ini, terus apa fungsi kami di Komisi IV ini,” tuturnya.
Terkait tuntutan lainnya seperti kurangnya perhatian dari Pemkab Lamteng kepada para tenaga honorer, Politisi Golongan Karya ini mengatakan bakal di komper ke Dinas terkait.
“Hari kamis kita akan hearing dengan Dinas Pendidikan. Nah hasil dari pertemuan ini akan kita bawa ke dalam hearing,” ungkapnya.
Agus juga mengatakan akan mempertanyakan jumlah fix data tenaga honorer di Lamteng. Karena menurut data yang ia punya anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung khsusunya bagi non PNS honorer tidak tepat sasaran.
“Sampai saat ini saya belum dapat data fix honorer versi Pemda, sementara saya tau hasil evaluasi anggaran itu, sangat besar sekali anggarannya,” ujar Agus Suwandi. (red)
