KARYANASIONAL – Penyaluran bantuan program sembako bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2022 yang diputuskan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia melalui petunjuk teknis percepatan penyaluran bantuan program sembako melalui kantor pos secara tunai, nyatanya tidak membawa optimalisasi perubahan di tengah masyarakat.
Beragam persoalan pun bermunculan. Mulai dari diabaikannya protokol kesehatan (prokes) karena tidak disediakannya sarana dan prasarana prokes oleh kantor pos, hingga realisasi pembelian bahan pangan diluar ketentuan, atau yang tidak diperbolehkan oleh Kemensos.
Dari pantauan media ini di sejumlah titik kantor pos di Lampung Tengah misalnya, kerumunan keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan mengambil bantuan tersebut secara tunai tak dapat terhindarkan. Sebagian besar masyarakat pun cenderung abai dengan prokes. Bahkan tidak ada disiapkan sarana prokes seperti saluran air bersih untuk mencuci tangan, maupun ketersediaan masker di kantor pos, sehingga sejumlah masyarakat terpantau tidak menggunakan masker.
“Ngantre BPNT pak. Padat sekali. Tidak nyaman. Basing-basing aja, yang penting cepat dapat. Nanti kantor pos keburu tutup,” ujar salah seorang KPM yang ditemui di kantor pos Bandarjaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.
Hal senada diungkapkan KPM lainnya di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Dimana, kata dia, kerumunan warga tidak dapat dihindari, karena masing-masing KPM ingin segera mengambil bantuan pangan non tunai yang disalurkan secara tunai melalui kantor pos itu.
“Yah namanya masyarakat banyak pak. Udah tidak berpikir tentang prokes apa itu. Yang penting cepat cair, mau belanja. Karena ini terkait dengan bahan pangan pak. Apa lagi masih pandemi seperti sekarang nyari makan susah. Ya kalau semisal mentok tidak bisa ngambil (bantuan) karena tidak pakai masker, ada yang beli di sekitar kantor pos, ada juga yang hanya pinjam pakai masker. Pokoknya yang penting cepat cair pak,” terangnya, Kamis (24/02/2022).
Sementara itu, Camat Trimurjo Suparyono, bersama satuan gugus tugas penanganan covid kecamatan setempat, ditemui saat memantau penyaluran bantuan tersebut di kantor pos Simbar Waringin mengimbau seluruh KPM yang mengambil bantuan untuk tetap melaksanakan prokes secara ketat.
“Kita semua tahu, bahwa hari ini varian covid 19 ada namanya omicron. Oleh karenanya, tetap terapkan protokol kesehatan yang ketat, serta jangan ada kerumunan. Semoga penyaluran bantuan ini berjalan lancar,” harapnya.
Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah Toni Sastra Jaya, S.H, M.H, yang juga melakukan pantauan percepatan penyaluran bantuan program sembako secara tunai melalui kantor pos, menyatakan jika pola penyaluran yang diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Penanggulangan Fakir Miskin Kemensos itu sangat tidak efektif.
“Pemerintah sendiri menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi covid, karena ditemukannya varian covid yang bernama omicron. Tapi hari ini, pemerintah memutuskan untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial pangan secara tunai melalui kantor pos. Tentunya hal seperti ini sudah melalui analisa ataupun kajian, meski menurut kami sama sekali tidak efektif. Sebab faktanya, masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut akan beradu cepat untuk datang ke kantor pos, sehingga pada akhirnya terjadi kerumunan di kantor pos. Sebagai pemerintah, kita tidak boleh menyalahkan rakyat. Bijaknya, pemerintah dalam menetapkan sebuah keputusan, harus melakukan kajian secara detil. Meskipun bantuan tersebut untuk masyarakat kurang mampu, harusnya tetap disalurkan secara bermartabat. Kalau pola seperti saat ini, sama-sama bisa kita saksikan, itu masyarakat penerima bantuan tidak akan bisa dikendalikan. Terjadilah kerumunan. Sudah tidak peduli lagi prokes, sudah tidak menakutkan lagi itu corona. Karena ini berkaitan dengan perut mereka, yang pada masa pandemi ini merasakan kesulitan ekonomi,” jelas legislator muda Partai Demokrat Lampung Tengah ini.
Dilanjutkannya, dari fakta di lapangan terkait percepatan penyaluran bantuan program sembako tersebut, selaku mitra kerja Dinas Sosial di tingkatan kabupaten, pihaknya mengaku akan melakukan evaluasi bersama tim koordinasi bantuan sosial pangan di kabupaten setempat.
“Kepada Ibu Mensos dan jajaran, selaku wakil rakyat di daerah, kami sangat merasakan perihnya KPM berjuang untuk mendapatkan bantuan ini. Harus mengantre di kantor pos dengan fasilitas yang bisa dikatakan minim. Lalu tidak tersedianya sarana dan prasarana prokes, yang justru bisa mengancam keselamatan rakyat Bu. Jangan sampai dari cerita ini, justru muncul klaster baru penyebaran covid. Masyarakat kurang mampu adalah tanggungjawab negara. Layani mereka dengan baik, meski mereka kurang mampu. Lebih baik pola penyaluran BPNT ini dikembalikan seperti semula. Dimana KPM bisa langsung menerima bantuan tersebut melalui e-warong yang berada di sekitar mereka. Hidup rakyat sudah perih Bu, jangan dibuat jadi makin sulit,” tegasnya. (Tim)
