KARYA NASIONAL – Masalah pangan bukan sekadar urusan perut, melainkan urusan kedaulatan dan keberlangsungan sebuah peradaban. Hal tersebut ditegaskan Sumarsono, seorang tokoh Pertanian di Lampung Tengah yang telah menghabiskan lebih dari 20 tahun hidupnya di sektor pertanian.
Dalam sebuah diskusi mendalam, Sumarsono secara khusus menitipkan pesan kuat kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) agar tidak hanya menjadikan pertanian sebagai jargon politik, melainkan komitmen nyata dalam bentuk kebijakan dan anggaran.
Sumarsono meminta pemerintah daerah melalui APBD untuk memberikan porsi anggaran yang lebih besar dan berpihak pada sektor pertanian. Mengingat Lampung Tengah adalah lumbung pangan nomor satu, maka sudah sewajarnya anggaran daerah mencerminkan identitas tersebut.
“Harapan saya kepada pemerintah daerah, tolong alokasikan anggaran yang cukup untuk dunia pertanian. Ingat, 75 persen masyarakat kita ini petani, ada petani padi, jagung, singkong, dan lainnya. Kalau anggarannya kecil, bagaimana mau memajukan ekonomi masyarakat? Pertanian ini urat nadi kita,” tegas Sumarsono, kepada Karyanasional di Rumah Edukasi Perjuangan Seputihjaya, Kecamatan Gunung Sugih, Minggu (1/2/2026).
Suamrsono menekankan bahwa keberpihakan anggaran akan terlihat dari kualitas sarana produksi dan intensitas pendampingan di lapangan yang selama ini dinilai masih minim. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu manjaga harga stabilitas komoditas pertanian di Kabupaten Lampung Tengah.
“Sarana produksi dan distribusi juga penting. Seperti ketersediaan pupuk, peralatan pertanian, hingga stabilitas harga. Jika itu semua dicukupi pemerintah, maka petani Lampung Tengah bisa berhasil. Kalau petaninya sejahtera tentu penghasilannya terjamin,” kata Sumarsono.
Selain itu, Sumarsono juga membahas mengenai ketidakpastian ekonomi yang menghantui petani setiap musim panen. Ia mendesak pemerintah untuk menjalin kerjasama strategis dengan para pengusaha pabrik pakan dan penggilingan agar harga tidak dimainkan spekulan.
“Tentukan loh berapa biaya produksi petani. Misal satu hektar padi habis Rp12 juta, pemerintah harus hadir menjamin harga minimal dengan margin keuntungan 10 sampai 20 persen bagi petani. Jangan juga nanti petani dijadikan objek; saat musim tanam digembar-gemborkan harga sekian, begitu panen petani ditinggal sendirian. Mereka dibiarkan berinovasi sendiri tanpa pendampingan yang maksimal,” tambahnya.
Mantan Ketua DPRD Lamteng dari PDI Perjuangan itu juga menyoroti kegagalan fungsi irigasi di beberapa titik vital Lampung Tengah. Seperti aliran dari Bendungan Batutegi maupun Bendungan Way Seputih. Ia meminta Pemda segera melakukan normalisasi saluran irigasi yang saat ini tersumbat sedimentasi.
“Kita punya dua bendungan besar, tapi realitanya banyak petani yang mengeluh. Mereka menyebut sawahnya ‘Wai Langitan’, hanya bergantung pada air hujan karena air irigasi tidak sampai. Saya minta Pemda konsentrasi di sini. Perbaiki irigasi, buang sedimentasinya. Kalau airnya lancar, petani punya kepastian tanam dua kali setahun, dan ekonomi Lampung Tengah otomatis akan meledak pertumbuhannya,” jelas Sumarsono.
Saat ditanya mengenai alasannya bertahan selama 20 tahun di dunia pertanian, jawaban Sumarsono sangat menyentuh sisi spiritual. Baginya, sawah dan ladang adalah tempat belajar kejujuran yang paling murni.
“Bertani adalah pekerjaan paling mulia yang dilakukan oleh orang-orang jujur. Tanaman itu tidak bisa ditipu. Kalau kita tidak sayang, kalau kita tidak jujur merawatnya, hasilnya akan beda. Saat kita pupuk dengan baik, ia membalas berlipat-lipat. Berbeda dengan dunia manusia yang kadang penuh tipu-tipu dan saling memanfaatkan,” ungkapnya.
Bagi Sumarsono, bersentuhan dengan tanah adalah bentuk kedekatan dengan Sang Pencipta. “Bersentuhan dengan alam itu identik dengan bersentuhan langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa,” ungkapnya.
Meski telah sukses dengan komoditas padi, jagung, dan jeruk, Sumarsono kini mulai merambah ke tanaman kakao, alpukat, dan durian sebagai bentuk inovasi mandiri. Ia membuktikan bahwa dengan ketekunan, petani bisa sejahtera.
“Saya sekarang mencoba menanam kakao, alpukat, dan durian tanpa meninggalkan padi dan jagung sebagai makanan pokok. Saya ingin menunjukkan bahwa pertanian itu luas. Tapi sekali lagi, ini semua butuh pendampingan nyata dari pemerintah, bukan sekadar pendampingan formalitas,” pungkasnya. (dra)
