KARYA NASIONAL – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola dunia pendidikan yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel.
Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
Mewakili Plt. Bupati Lamteng, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah, Dr. Nur Rohman, S.E., M.Sos.I., menegaskan bahwa seluruh jajaran Disdikbud harus memberikan pelayanan pendidikan secara profesional dan tidak memberikan ruang bagi praktik pungutan liar (pungli).
“Saya pastikan, tidak ada tempat bagi pelaku pungli di Disdikbud Lampung Tengah. Data anak-anak kita, khususnya pada jenjang PAUD dan TK, tidak boleh dihambat atau dijadikan ladang pemerasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Nur Rohman, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, upaya pencegahan pungli harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan pengawasan internal, pembenahan sistem pelayanan administrasi hingga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat dan pengelola satuan pendidikan.
Nur Rohman mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan berintegritas.
“Langkah ini sesuai arahan Plt. Bupati Lampung Tengah untuk mendukung kemajuan dunia pendidikan yang bersih, transparan dan akuntabel. Karena itu, kami di Disdikbud akan terus melakukan pembenahan dan memperkuat pengawasan agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar berjalan sesuai ketentuan,” ujar Nur Rohman.
Ia menegaskan, informasi maupun laporan masyarakat terkait dugaan pungutan yang tidak sesuai ketentuan akan menjadi perhatian serius dan dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebagai langkah konkret, Disdikbud Lampung Tengah juga telah menginstruksikan bidang terkait untuk menonaktifkan sementara oknum staf yang diduga berkaitan dengan persoalan pungutan dari tugas pelayanan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan secara objektif sekaligus menjaga agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Kami tidak ingin tindakan satu-dua oknum merusak kerja keras ribuan guru PAUD dan seluruh jajaran pendidikan yang selama ini bekerja dengan jujur dan profesional. Karena itu, pembenahan dan pengawasan akan terus kami perkuat,” katanya.
Disdikbud Lampung Tengah juga menyiapkan saluran pengaduan khusus bagi pengelola PAUD dan TK maupun masyarakat yang mengetahui atau mengalami permintaan dana yang tidak semestinya.
Di sisi lain, pelayanan administrasi pendidikan, termasuk proses antrean persetujuan data siswa baru, dipastikan tetap berjalan. Disdikbud berkomitmen memberikan pelayanan secara cepat dan transparan tanpa adanya pungutan di luar ketentuan.
Nur Rohman menambahkan, penguatan pengawasan akan dilakukan dengan mengidentifikasi titik-titik rawan dalam pelayanan administrasi pendidikan. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak dini.
“Kami ingin membangun sistem pelayanan pendidikan yang bersih, terbuka dan profesional. Dunia pendidikan harus menjadi ruang untuk melayani dan mencerdaskan generasi, bukan tempat untuk mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.
Ia berharap langkah tersebut semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di Lampung Tengah sekaligus mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
“Atas nama institusi, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan para pengelola pendidikan anak usia dini apabila persoalan ini menimbulkan ketidaknyamanan. Kami berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan pendidikan di Lampung Tengah berjalan lancar, profesional dan berintegritas,” pungkas Nur Rohman. (R)
