Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bersama DPRD memastikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan keberlanjutan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tetap menjadi perhatian, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2026 tidak dibahas.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., menegaskan kebutuhan anggaran untuk kedua program tersebut tetap akan diselesaikan melalui mekanisme pergeseran anggaran.
“Melalui pergeseran anggaran, para PPPK paruh waktu dan program PBI BPJS Kesehatan akan terselesaikan serta tetap terlaksana,” tegas I Komang Koheri, Rabu (23/9/2026).
Menurut Komang Koheri, tidak diajukannya APBD Perubahan 2026 bukan berarti pemerintah daerah mengabaikan kebutuhan anggaran maupun pelayanan kepada masyarakat. Keputusan tersebut lebih berkaitan dengan keterbatasan waktu yang tersedia untuk menjalani seluruh tahapan pembahasan hingga penetapan APBD Perubahan.
“Di sini saya menyampaikan bahwa kami dari jajaran Pemkab Lampung Tengah bukan tidak ingin melakukan pembahasan. Namun mengingat waktu pelaksanaan program/kegiatan pada Perubahan APBD cukup singkat, dikhawatirkan tingkat efektifivitas program/kegiatan tersebut tidak berjalan optimal dan masyarakat tidak merasakan hasil pembangunan dengan maksimal,” ujarnya.
Komang menilai pembahasan anggaran membutuhkan waktu yang cukup agar setiap program dapat direncanakan secara matang, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Karena itu, kami memilih menempuh mekanisme anggaran yang tersedia untuk memastikan kebutuhan prioritas, termasuk gaji PPPK paruh waktu dan program PBI BPJS Kesehatan, tetap dapat dilaksanakan,” ungkap Plt. Bupati Lampung Tengah.
Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Tengah Febriyantoni menyatakan DPRD memahami adanya mekanisme pergeseran anggaran yang dapat ditempuh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.
“Pergeseran anggaran merupakan kewenangan mutlak dari Bupati/Plt Bupati tanpa perlu persetujuan DPRD. Kendati demikian, melalui fungsi pengawasan, kami menyarankan agar pihak eksekutif benar-benar mencermati dan menyesuaikan pergeseran anggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Febriyantoni.
Ia menekankan, meskipun APBD Perubahan 2026 tidak dibahas, kebutuhan pembayaran gaji PPPK paruh waktu dan keberlanjutan PBI BPJS Kesehatan harus tetap mendapatkan perhatian.
Menurutnya, penyelesaian persoalan anggaran tersebut bukan untuk mempertentangkan kewenangan eksekutif dan legislatif, melainkan memastikan kewajiban pemerintah serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sesuai ketentuan.
“Langkah dan penjelasan ini kami sampaikan bukan untuk saling menyalahkan, melainkan bentuk keterbukaan informasi publik atas kondisi riil yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah,” ujar Febriyantoni.
Di sisi lain, Komang Koheri menjelaskan keterbatasan waktu pembahasan dan pelaksanaan program/kegiatan juga menjadi pertimbangan dalam pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang nilainya cukup besar.
Menurutnya, dana tersebut akan lebih efektif direncanakan dan dimasukkan dalam APBD 2027 dibandingkan dipaksakan melalui APBD Perubahan 2026 dengan waktu pembahasan yang terbatas.
“Kalau SiLPA yang dibahas di APBD Perubahan 2026 cukup besar nilainya, pelaksanaannya dikhawatirkan tidak akan efektif. Oleh karena itu, bukan kami tidak ingin membahas APBD Perubahan. Kami ingin pembahasan anggaran itu tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat,” katanya.
Komang menyebut pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus yang disiapkan dalam APBD 2027. Oleh karena itu, agar pembangunan cepat dirasakan oleh masyarakat, Pemkab Lampung Tengah menargetkan pembangunan mulai berjalan pada awal tahun 2027, termasuk dengan memaksimalkan manfaat dari SILPA.
Febriyantoni menegaskan DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pergeseran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga seluruh proses tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
“DPRD tidak diam, kami sudah berupaya. Harapan kita bersama, Lampung Tengah ke depan bisa lebih baik, lebih taat pada aturan dan timeline yang ada, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan akuntabel,” pungkasnya. (Rendra)
