KARYANASIONAL – Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo pimpin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tahun 2022 di kantor balai Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Jum’at (18/02/2022).
Dengan mengusung tema “Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas SDM”, kegiatan tersebut berjalan lancar dan kondusif, dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 6 M.
Pada kesempatan tersebut Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo menyampaikan, Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2022 di desa Kibang, sekaligus dirangkai dengan pelayanan masyarakat yang terdiri dari pelayanan administrasi kependudukan mulai dari KTP, KK dan Akte kelahiran.
“Semua gratis, termasuk surat pengurusan perizinan dan BPJS. Kemudian untuk bazar yang meliputi minyak goreng kemasan 2 liter Rp. 28 ribu rupiah, beras kemasan 5 Kg Rp. 50 ribu rupiah dan gula putih kemasan 2 Kg seharga Rp. 25 ribu rupiah,” ungkapnya.
Pihaknya kembali mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lampung Timur belum berakhir, bahkan di daerah lain kasus mulai meningkat pada minggu kedua di bulan Februari 2022.
“Maka atas kesepakatan bersama Gubernur Lampung beserta Forkopimda meliburkan sekolah hingga tanggal 22 Februari mendatang. Sebab, anak-anak generasi penerus sebagai sumber daya manusia terbaik harus dijaga sebaik mungkin dari penularan virus tersebut,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Desa Kibang Winarno,S.AP., dalam laporannya memaparkan ada beberapa daftar usulan prioritas tahun 2022 baik bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya.
“Yakni, renovasi balai Desa Kibang, pembangunan penguatan jalan hotmit dibeberapa titik di dusun 7 menuju dusun 8, dusun 4 menuju Purbosembodo, Jembatan penghubung dusun 4 menuju dusun 8, serta kenaikan insentif BPD dan LPM.
Selain itu Winarno juga menyampaikan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi, terlebih ketika memasuki musim tanam.
Padahal, pupuk menjadi bagian penting dalam pertanian dan perkebunan, karena sangat dibutuhkan oleh petani,”ujarnya.
“Maka kami meminta pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi aman guna meringankan beban petani yang terdampak tingginya harga pupuk non subsidi,” harapnya.
Menurutnya harga pupuk non subsidi ini menyebabkan sejumlah masalah seperti terhambatnya produksi.
“Kami mewakili para petani agar pemerintah daerah melalui dinas pertanian aktif dalam hal tingkat pengawasan penyaluran, sehingga penyaluran dari distributor itu bisa dipastikan harga tidak dimainkan dan benar- benar sampai kepada petani,” tandasnya.
Pewarta: Wahyu
