KARYANASIONAL.CO, Lampung Utara_ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura), secara bertahap namun pasti, akan menyelesaikan sejumlah persoalan finansial. Hal ini diungkap Plt Bupati Lampura, Dr. H. Sri Widodo, M.Kes, Sp.PD, FINASIM, saat menggelar konferensi pers bersama awak media yang dihadiri oleh anggota DPRD serta OPD di ruang kerjanya, Kamis (1/3/2018).
Adapun persoalan yang merupakan PR Pemkab Lampura dan saat ini dalam proses pembenahan dan telah dibayarkan secara bertahap diantaranya, uang beban kerja, BPJS PBI hingga uang PHO para rekanan yang akan dibayar secara bertahap.
“Alhamdulilah, kita sudah selesaikan seperti uang persediaan sudah kita bayarkan selama dua bulan ini, jadi uang persediaan sudah kita bayarkan ke dinas-dinas, supaya dinas-dinas bisa berjalan lagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,”ungkap Plt Bupati.
“Untuk beban kerja kita bayarkan dua bulan, walaupun ada yang baru dibayar sebulan tapi insya Alloh tanggal tiga ini sudah bisa dua bulan lagi dan kita berharap agar roda pemerintahan ini bisa berjalan walau dengan anggaran yang ada,”terangnya.
Lebih dalam Widodo memaparkan, terkait pelayanan terhadap orang sakit, di mana kemarin terhambat karena Pemkab Lampura terhutang kepada BPJS sebanyak Rp 13 miliar di tahun 2017 dan Rp 2,4 miliar di tahun 2018.
“Pada pertemuan ini, didahului pertemuan-pertemuan kemarin sebelumnya kita sudah membuat MoU dengan BPJS dan saya mengucapkan terima kasih serta angkat topi setinggi-tingginya kepada jajaran BPJS juga jajaran kesehatan yang telah memberikan apresiasi, dalam MoU tersebut kita mulai pembayaran dibulan maret ini secara bertahap sebanyak dua kali pembayaran sehingga diharap dua kali pembayaran ini bisa terealisasi,”katanya.
“Untuk itu perlu disampaikan kepada masyarakat BPJS PBI terhitung tanggal 1 ini, diberlakukan kembali, jadi silahkan untuk dimanfaatkan, tapi kita prioritaskan untuk mereka yang gawat datang kerumah sakit, saya tidak ingin lagi mendengar ada masyarakat yang dipulangkan karena tidak punya Kartu PBI, semua harus dilayani,”tegas Plt Bupati Lampura.
Kemudian, lanjut Widodo, masalah pembayaan PHO kepada pihak ketiga.” Nanti akan kita bayarkan sejumlah Rp 25 miliar pada tahap pertama, kalau hutang kan semua ada Rp 118 miliar, jadi kita bayar secara bertahap sesuai usulan dari K2LUB (Komunitas Kontraktor Lampung Utara Bersatu) yang akan diinput melalui dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dengan pengawasan yang cukup ketat di bawah asisten III,”ujarnya.
Dirinya berharap agar semua elemen masyarakat dapat ikut serta mendukung pemerintah, dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. (Red).
