KARYANASIONAL. COM— Pengelolaan Dana Desa (DD) harus dipahami dengan cermat, tepat penganggaran, tepat sararan dan tepat penggunana sehingga dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto saat membuka acara Sosialisasi Sosialisasikan Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, di Nuwo Balak, Gunungsugih, Selasa (26/11/2019).
Hadir sebagai narasumber anggota XI DPR RI, Ir. A. Junaidy Auly M.M, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr Bambang Pamungkas, BPK Perwakilan Lampung, Sunarto SE.
Gedung Nuwo Balak disesaki oleh peserta yang terdiri dari camat dan Kepala Desa se Kabupaten Lampung Tengah. Turut hadir sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lamteng, dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Lamteng.
Menurut Anggota XI DPR RI, A. Junaidy Auly, tujuan kegiatan ini ialah untuk meningkatkan pemahaman para perangkat desa terkait penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa agar dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menurutnya, pengelolaan dana desa akan terlaksana dan terimplementasi dengan baik jika ada evaluasi dalam pelaksanaannya, salah satunya dengan melibatkan masyarakat untuk mencegah ketidakpercayaan masyarakat kepada pengelola anggaran dana desa. Untuk itu diharapkan aparat perangkat desa transparan dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakatnya.
“Kalau dibeberapa desa diluar Kabupaten Lampung Tengah biasanya wujud dari transparansi pengelolaan keuangan dana desa itu diumumkan dalam bentuk seperti baliho atau dipapan pengumuman sehingga masyarakat tau digunakan untuk apa saja dan berapa jumlah yang dikeluarkan, jadi masyarakat bisa lebih paham penggunaan dana desa itu diperuntukan untuk apa saja,” katanya.
Ditempat yang sama, Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto mengatakan pemerintah beserta instansi terkait tidak henti-hentinya berupaya melakukan pendampingan, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hal itu bertujuan agar pemerintah desa mampu memanfaatkan dana desa dengan baik sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu Loekman berharap masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaa dan pengelolaan dana desa.
“Tidak hanya dari unsur pemerintah diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana desa di Lampung Tengah ini,” tukasnya. (Rendra)
