Pemkab dan DPRD Lamteng Sahkan APBD Perubahan 2020, Berikut Rinciannya

KARYANASIONAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah (Lamteng) menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan APBD Tahun 2020, di Gedung Dewan setempat, Jum’at (25/9).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Lamteng Sumarsono, didampingi Wakil Ketua II Firdaus Ali dan para Anggota, serta Sekretaris Dewan Syamsi Roli beserta Jajarannya.

Paripurna juga turut dihadiri Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD dan Jajaran Forkopimda Lampung Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyampaikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemenntah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah, yang telah bekerja keras membahas perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

Bupati Lamteng mengatakan bahwa ditengah pandemi Covid-19 saat ini target pendapatan daerah mengalami penurunan 7,86 persen atau Rp213,111 miliar lebih dari Rp2,709 triliun lebih menjadi Rp2,496 triliun lebih.

Untuk rinciannya, PAD menurun Rp22,551 miliar lebih dari sebelum perubahan Rp210,858 miliar lebih menjadi Rp188,307 miliar lebih. Kemudian dana perimbangan turun Rp226,717 miliar lebih dari sebelum perubahan Rp1,898 triliun lebih menjadi Rp1,671 triliun lebih.

“Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah naik Rp36,157 miliar lebih dari sebelum perubahan Rp600,724 miliar lebih menjadi Rp636,882 miliar lebih,” ujar bupati.

Loekman melanjutkan, belanja daerah turun Rp111,707 miliar lebih dari Rp2,795 triliun lebih menjadi Rp2,683 triliun lebih.

Rinciannya, belanja tidak langsung berkurang Rp11,887 miliar lebih dari Rp1,743 triliun lebih pada APBD Murni 2020 menjadi Rp1,731 triliun lebih. Ini dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada provinsi kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada prov./kab./kota dan pemdes, belanja hibah dalam rangka pelaksanaan pilkada, serta belanja tidak terduga yang sebagian besar dipergunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Kemudian belanja langsung mengalami pengurangan Rp99,820 miliar lebih yang dikarenakan adanya refocusing dan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pengurangan alokasi dana transfer daerah,” ujarnya.

Pembiayaan daerah, kata Loekman, penerimaan pembiayaan mengalami perubahan Rp104,799 miliar lebih dari Rp95,211 miliar lebih menjadi Rp200,010 miliar lebih.

“Pengeluaran pembiayaan mengalami perubahan Rp3,395 miliar lebih dari Rp9,5 miliar menjadi Rp12,895 miliar lebih,” ungkapnya.

Terkait dengan saran dan masukan untuk menggali secara seksama untuk peningkatan PAD, Loekman menyatakan sangat sependapat.

“Kami sangat sependapat dan akan terus diupayakan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Begitu juga terkait dengan pelaksanaan kegiatan akan kami upayakan semaksimal mungkin sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat selesai sesuai dengan target waktu pelaksanaan,” katanya.

Terkait dengan dokter spesialis yang sering tidak berada di tempat tugas, Loekman menyatakan akan menjadi perhatian. “Hal ini akan menjadi perhatian kami dan akan segera dilakukan pembinaan,” pungkasnya. (red)

footer { display: block; background-color: black; color: white; border-top: 3px solid #c4a0a4; }