KARYANASIONAL – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), A. Zulqoini Syarif, S.H., menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Pesibar, Rabu 6 November 2024.
Rapat paripurna yang dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri.
Tampak hadir juga Pj. Sekda Pesibar, Drs. Jon Edwar, M.Pd., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pesibar, Audi Marpi, S.Pd., M.M., Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pesibar, Drs. Zukri Amin, M.P., kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, dan Camat.
jawab pandangan Fraksi NasDem, Wakil Bupati, Zulqoini Syarif menyampaikan bahwa, terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak dan retribusi daerah dan akan menjadi perhatian Pemkab Pesibar dalam melakukan penambahan dan peningkatan SDM sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dalam rangka peningkatan PAD, dengan konsekuensi akan dibutuhkan tambahan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
Selain itu, Pemkab Pesibar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selalu berusaha untuk dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat terutama saat terjadi bencana.
Salah satu cara mitigasi bencana yang telah dan akan terus dilakukan oleh BPBD adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Dengan melakukan sosialisasi, BPBD menyampaikan kepada masyarakat terkait bencana dan bagaimana cara menghadapi bencana.
Tentu melalui sosialisasi tersebut pengetahuan yang diberikan mampu membuat masyarakat menjadi paham apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana sehingga dapat mengurangi risiko bencana.
Selain sosilaisasi, BPBD juga telah mendata kebutuhan rambu-rambu evakuasi bencana serta titik kumpul disetiap kecamatan dan menyampaikan data tersebut ke BPBD Provinsi Lampung dan BNPB sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat didukung oleh APBD.
Rambu-rambu evakuasi dan titik kumpul tersebut merupakan salah satu langkah mitigasi bencana karena dengan adanya rambu-rambu dan titik kumpul masyarakat akan tahu kemana harus pergi ketika terjadi bencana besar terutama tsunami.
Sedangkan pandangan Fraksi NasDem terkait adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sangat besar yakni sebesar Rp831.270.805.584, hal itu akan sangat mencerminkan bahwa sumber PAD masih belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan operasional kabupaten secara mandiri.
Pendapatan transfer dari pusat mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang bertujuan menopang sektor pembangunan dan pelayanan publik, namun dengan ketergantungan yang tinggi ini, dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal agar lebih mandiri berkelanjutan.
“Terimakasih atas sarannya, tentunya hal ini akan menjadi perhatian kita bersama,” jawab Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.
Terkait masukan Fraksi Nasdem tentang digitalisasi pelayanan publik, sebagai upaya mendesak untuk meningkatkan efisiensi transparansi pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Bupati, Zulqoini Syarif menjawab bahwa Pemkab Pesibar menyadari dan sepakat atas keharusan transaparansi dalam pelayanan.
Khususnya dalam informasi yang merupakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Era digital saat ini juga merupakan solusi sekaligus tantangan atas upaya percepatan dan efisiensi dalam pelayanan.
Namun demikian, Pesibar dengan kondisi geografis saat ini masih sangat terkendala dalam infrastruktur jaringan, dimana hal tersebut merupakan sebuah keharusan dalam penerapan digital secara penuh.
Pewarta: Rikki
