KARYANASIONAL.COM – Kabupaten Lampung Tengah nyatanya sangat ‘seksi’ bagi daerah lainnya di Indonesia, khususnya kabupaten tetangga seperti Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Kabupaten Lampung Tengah dinilai berhasil dalam mengelola peternakan sapi, sehingga menjadi salah satu lumbung ternak nasional. Oleh karenanya, DPRD Banyuasin tertarik melakukan studi banding ke Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Kamis (24/10/2019).
Kunjungan kerja (Kunker) wakil rakyat Banyuasin itu disambut langsung Ketua Komisi II DPRD Lamteng Hanapiah, didampingi Kadek Joko Supriyatin, Lambok Nainggolan, Toni Sastra Jaya, Purwanto, Majar Fitri, Yurita, dan Firdaus Ali, perwakilan Sekretariat DPRD Lamteng, serta Sekretaris Dinas Peternakan dan Perkebunan Pemkab Lamteng, drh. Nur Rokhman.
DPRD Banyuasin, mengaku ingin mempelajari secara detail pengelolaan ternak sapi di Lamteng. Khususnya dengan program Upaya Khusus Sapi Wajib Bunting (Upsus Siwab) dalam pengembangan sapi dengan kawin suntik.
“Di kabupaten kami, banyak potensi yang berkaitan dengan pengembangan ternak sapi. Tapi selama ini, pengelolaannya masih belum maksimal. Karena itu, kami ingin belajar di Lampung Tengah yang sudah menjadi lumbung ternak nasional,” jelas Ketua Komisi II DPRD Banyuasin, Sumatera Selatan, Arisa Lahari, S.H.
Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan, di daerahnya kebanyakan peternak memilih sapi bali sebagai komoditas peternakan, dengan asumsi sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan.
“Kalau di Lampung Tengah ini kami dengar banyak perusahaan penggemukan sapi. Bahkan ada juga usaha penggemukan sapi mandiri yang juga sukses. Alasan itulah kenapa kami kemari,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah Hanapiah mengungkapkan, di Lampung Tengah memang menjadi pemasok daging sapi bagi nasional. Dengan target, Indonesia akan bebas impor sapi.
“Di kita banyak perusahaan feedlot atau penggemukan sapi yang juga menerapkan program kemitraan dengan peternak. Lalu ada juga peternakan sapi bali di Kampung SB 17, Kecamatan Seputih Banyak yang didirikan Pemkab Lamteng bekerjasama dengan Unila. Jadi sudah sangat tepat jika rekan-rekan DPRD Banyuasin datang kesini,” jelas Hanapiah.
Dikatakan Hanapiah, titik fokus lainnya yang menjadi perhatian pemkab setempat adalah pengelolaan dan ketersediaan pakan bagi keberlangsungan peternakan sapi. Hal ini, lanjutnya, menjadi sangat penting dalam bagian menjaga kedaulatan pangan di Lampung Tengah khususnya, dan Indonesia pada umumnya.
“Jadi kita tidak hanya fokus pada usaha peternakan saja, melainkan juga menjaga ketersediaan pakan ternak dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam di wilayah kami. Karenanya, di Lamoung Tengah para petani atau peternak selalu berinovasi untuk urusan pakan. Terbaru, kita sedang ujicoba membuat pakan sapi dari bahan baku batang singkong,” unhkapnya.
Pernyataan Hanapi itu diamini Sekretaris Dinas Peternakan dan Perkebunan Pemkab Lamteng drh. Nur Rokhman. Diungkapkannya, untuk di Lampung Tengah sendiri usaha penggemukan sapi lebih menjanjikan ketimbang pembibitan ternak mamalia itu.
“Tapi di kita juga ada peternakan sapi bali. Keunggulan sapi bali itu, pada ekosistem yang paling buruk pun, tetap bisa bertahan. Termasuk ketika musim kemarau seperti sekarang, yang tidak ada rumput hijau. Jadi sapi bali mampu beradaptasi dengan baik. Tetapi kelemahannya adalah mudah terserang flu jembrana. Sementara, kualitas daging dan teksturnya, belum bisa menembus level atas. Sebagai contoh, restoran hotel bintang lima yang banyak menyajikan menu steak, tidak mau menggunakan daging sapi bali. Karena mudah hancur kalau dibuat steak,” urainya.
Dilanjutkan Nur Rokhman, sapi bali juga dipelihara tidak bisa berdekatan dengan domba. “Karena domba itu rentan membawa virus flu, yang sangat fatal bagi sapi bali itu sendiri,” kata dia.
Nur Rokhman juga menyinggung soal pakan ternak. Pada prinsipnya, menurut dia, semua bahan bisa jadi pakan. “Termasuk jerami yang diproses melalui fermentasi, dan batang singkong yang sedang diuji coba di Lampung Tengah, itu bisa dijadikan bahan alternatif untuk pakan ternak,” ulasnya.
Lalu, anggota DPRD Lampung Tengah lainnya, Kadek Joko Supriyatin mengatakan, program kerja dari DPRD setempat adalah mendukung program kerja bupati.
“Di kabupaten kami ini ada program bantuan 1 kelompok mengelola 1 sapi. Hasilnya, petani yang sebelumnya hanya bercocok tanam, mendapat tambahan penghasilan dari program ternak sapi itu,” ujar Joko.
Kuntinuitasnya, lanjut dia, jika sapinya beranak, maka akan dikelola oleh kelompok baru di masing-masing kampung. Sehingga akan tumbuh semangat sama rasa sama rata.
“Selain itu ada juga program kemitraan dengan feedlot/perusahaan dan pengembangan pakan. Dengan metode pembagian hasil. Dan yang jadi pertanyaan adalah, kenapa tidak mengembangkan usaha pembibitan sapi, karena usaha pembibitan perlu modal besar, tentunya prosesnya juga panjang,” terangnya.
Syarnubi, anggota DPRD Banyuasin lainnya mengatakan, di kabupatennya bantuan dengan sistem kelompok yang diberikan selalu gagal. Karena jumlah bantuan sapi lebih sedikit ketimbang anggota kelompok.
“Karenanya, pemerintah daerah kami memiliki program bantuan 1 sapi untuk 1 kepala keluarga,” tuturnya.
Pernyataan Syarnubi itu ditimpali oleh anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah Toni Sastra Jaya. Anggota Fraksi Demokrat ini menuturkan, untuk program bantuan ternak sapi yang bersumber dari APBD maupun APBN, mekanismenya tetap melalui kelompok.
“Kalau di Lampung Tengah, ada program kandang kolektif untuk mempermudah kontrol. Jadi tidak harus satu kandang. Dengan begitu, kami di jajaran pemerintahan dapat mengontrolnya dengan mudah. Selain itu, dampak positifnya, adalah tumbuhnya semangat bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan di tengah masyarakat,” tandasnya. (Sur/Dra)
