Example 728x250
Bandar Lampung

Berikan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin, Kemenkumham Ajukan Anggaran kepada Komisi III DPR RI

105
×

Berikan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin, Kemenkumham Ajukan Anggaran kepada Komisi III DPR RI

Sebarkan artikel ini

KARYANASIONAL.COM – Kementerian Hukum dan HAM ajukan anggaran sekitar 55 milyar rupiah pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia.  Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (07/06) siang di Gedung DPR RI, Jakarta.
“Kementerian Hukum dan HAM ajukan program Bantuan Hukum Litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp47.872.000.000 dan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp8.493.320.000 di 33 Provinsi,” ujar Eddy.

Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tersebut pada pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan merekrut Organisasi Bantuan Hukum yang diseleksi terlebih dahulu. Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI.

Benny K. Harman dari Fraksi Demokrat menyatakan bahwa anggaran Pembinaan Hukum Nasional seharusnya lebih diprioritaskan. “Tapi kenapa anggaran BPHN lebih kecil dari Pemasyarakatan?,” tanyanya.

Hal senada juga disampaikan Mohamad Rano Alfath dari Fraksi PKB. “ Program Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ini bagus, kalau bisa dibesarkan lagi anggarannya,” ucap Rano.

Kriteria masyarakat miskin pada bantuan hukum tersebut berdasar pada UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yang salahp satunya dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.“

Prosedurnya adalah calon Penerima Bantuan Hukum atau Pemohon Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan dokumen identitas, SKTM, dan dokumen perkaranya,” ujar Kepala Bidang Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dwi Rahayu Eka Setyowati pada kesempatan terpisah.

Sementara itu, Bantuan Hukum Non Litigasi nantinya akan diterapkan pada sembilan program kegiatan. “Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi terdiri dari Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi Kasus, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan di Luar Pengadilan, dan Drafting Dokumen Hukum,” papar Dwi.

Selain Penegakan Hukum Nasional, poin lain dalam Prioritas Nasional ke-7 adalah Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Penegakan Hukum Nasional, Reformasi Kelembagaan  Birokrasi, dan menjaga Stabilitas  Keamanan Nasional.

Sementara itu prioritas nasional lainnya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Dirilis oleh:
Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama
Kementerian Hukum dan HAM.(Red)

Bandar Lampung

KARYANASIONAL – Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hi. Hamartoni Ahadis, M.Si., menghadiri prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M. sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Balai Keratun Lantai 3, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/6/2025). Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan berlangsung dengan penuh khidmat. […]

Bandar Lampung

KARYANASIONAL – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi melantik Ayu Asalasiyah, S.Ked. sebagai Bupati Way Kanan dalam sebuah upacara khidmat yang digelar di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/6/2025). Pelantikan tersebut juga disertai dengan pengambilan sumpah jabatan dan penyerahan surat keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, dan Ketua Tim Pembina […]

Bandar Lampung

KARYANASIONAL  – Masyarakat Lampung tumpah ruah di sepanjang Jalan Dr. Susilo, Bandar Lampung, pada Selasa (18/03/2025) dalam rangka memperingati Nuzulul Quran tahun 1446 Hijriah melalui kegiatan “Lampung Bersholawat”. Acara ini dihadiri oleh ribuan warga yang turut memeriahkan sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung yang ke-61. Bertempat di depan Rumah Dinas Gubernur Lampung, Mahan Agung, […]

Bandar Lampung

KARYANASIONAL – Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kampus Swasta Universitas Mitra Indonesia (UMITRA) Bandar Lampung, menuntut pelunasan pembayaran proyek pembangunan Gedung UMITRA 7 Lantai, Rabu (19/02/2025). Saat unjuk rasa tersebut, terlihat massa solidaritas organisasi masyarakat PEKAT Indonesia Bersatu, mendampingi dan mendukung keadilan bagi Nining Syafni Syah. Diketahui Nining selaku pelaksana proyek menuntut […]

Bandar Lampung

KARYANASIONAL – Ketua Panitia Organizing Committee (OC) Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Lampung, Aprozi Alam memastikan persiapan acara berjalan maksimal dan menghadirkan suasana meriah yang memberikan pengalaman terbaik bagi peserta. Aprozi menyatakan berbagai aspek telah dipersiapkan dengan matang, mulai dari fasilitas akomodasi, arena acara, hingga sistem pengamanan. “Semua detail teknis diperhatikan, termasuk akomodasi panitia dan […]

Bandar Lampung

KARYANASIONAL — Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung kembali menerima penyerahan uang titipan sebesar Rp375 juta yang diserahkan oleh tersangka AW Bin Y selaku Direktur PT. Citra Primadona Perkasa (Kontraktor Pelaksana). Uang itu diserahkan melalui Penasihat Hukum tersangka Sukarmin pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025. Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Lampung, Ricky Ramadhan mengatakan […]