KARYANASIONAL – DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar rapat paripurna dengan acara pandangan umum fraksi atas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2022, Selasa (04/07/2023).
Erwin Gustom selaku perwakilan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) menyampaikan, pandangan fraksi PDI -P sudah mencermati memahami dan mempelajari dalam pengantar pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2022 ini, mesti menjadi pedoman dalam merancang dan merencanakan Kinerja Pemerintah kedepan dalam membangun suatu daerah harus menyesuaikan dengan anggaran daerah didasarkan kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat berupaya bersinergi dengan visi dan misi sehingga mencapai Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat terukur terstruktur dan akuntabel serta Bupati lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat umum dan mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2022 dengan beberapa masukan agar menjadi bahan perhatian dan dipertimbangkan dengan bijaksana.
Kesatu, fraksi PDI- perjuangan meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat agar dalam penyelenggaraan pemerintah dalam perencanaan harus terukur terstruktur dan tepat guna sebagai mestinya pemerintah harus menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan kabupaten pesisir Barat sehingga dalam perencanaan dan perencanaan yang matang akan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Pesisir Barat.
Kedua, PDI- perjuangan meminta kepada Pemerintah Daerah memberikan penjelasan terkait utang atau piutang sebab ini dapat mempengaruhi arus kebijakan pemerintah daerah ke depan dalam membangun daerah dan demi kepentingan bersama.
Ketiga, fraksi PDI -Perjuangan meminta kepada pemerintah daerah agar supaya hasil evaluasi keuangan daerah bersama dengan Pemerintah Provinsi mesti melakukan koordinasi dan pembahasan dengan DPRD terkait hasil dari evaluasi tersebut jadi selama ini belum ada hasil revolusi dan provinsi yang disampaikan kepada kita semua sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
Keempat, fraksi PDI -perjuangan kritisi kinerja pemerintah daerah terkait kegiatan krui fair di kantor Bupati dan juga penyelenggaraan panggung hiburan di pelataran kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam kegiatan tersebut kami menganggap tidak etis dan mengganggu konsentrasi proses kinerja pemerintah ini mesti menjadi catatan penting dan menjadi bahan kinerja kajian yang mendalam dampak dalam penyelenggaraan kegiatan baik formal maupun non formal sehingga esensi yang diharapkan tercapai dengan arif dan bijaksana.
Demikian pandangan demokrasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap penyampaian pengantar dan pertangungjawaban.
Sementara H. Liswandi selaku perwakilan fraksi partai kebangkitan Bangsa (Fraksi PKB) menyampaikan pandangan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.
Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 terkait dengan penjelasan rancangan peraturan daerah tersebut di atas fraksi PKB menyampaikan pandangan umum fraksi terkait dengan agenda yang kita perbincangkan saat ini sebagai berikut:
1. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 .769 .761 .546.000
2. Dalam menetapkan rancangan APBD tahun-tahun berjalan agar lebih efisien sehingga tidak terdapat lagi yang terlalu besar sehingga menyarankan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk merespon dan melaksanakan koreksi saran masukan dari berbagai fraksi yang disampaikan di dalam rapat paripurna ini.
Demikian pandangan umum dapat mengupload dan menjalankan usulan yang telah disampaikan.
Untuk dilakukan pembahasan di DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam menetapkan rancangan APBD tahun-tahun berjalan agar lebih. (Rikki)
