KARYANASIONAL.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pada pekan ini akan memutuskan anggota panitia seleksi untuk memilih pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan sudah ada beberapa nama anggota pansel yang sudah masuk dan akan dipilih.
“Ada dari akademisi, praktisi, pemerintah, dari NGO, gabung-gabung (komposisi panitia seleksinya),” ujar Jokowi ketika berbuka puasa di kediaman dinas Ketua DPR, Bambang Soesatyo pada Senin malam (13/5).
Lalu, kapan tepatnya Jokowi akan meneken surat keputusan untuk menentukan panitia seleksi? Apa masukan dari organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) soal anggota pansel?
1. Jokowi akan meneken surat keputusan untuk pembentukan pansel pada pekan ini
Menurut Jokowi, surat keputusan mengenai penunjukkan anggota panitia seleksi pimpinan KPK yang baru akan ditanda tangani pada pekan ini. Proses yang berlangsung saat ini yaitu semua nama yang diusulkan masih terus dipertimbangkan.
“Ya, prosesnya seperti lima tahun lalu, satu per satu kita lihat (calon anggota panselnya). Minggu ini, akan kita tanda tangani (surat keputusannya),” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu semalam.
2. ICW menyarankan agar panitia seleksi pemilihan pimpinan KPK tidak terafiliasi dengan sektor politik mana pun
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengapresiasi pernyataan Jokowi yang segera mengumumkan pembentukan panitia seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023. Namun, ICW memberikan catatan kepada Jokowi agar tidak memilih sembarangan anggota panitia seleksi. Sebab, kendati keputusan akhir ada di anggota Komisi III DPR, namun, anggota pansel juga memiliki fungsi penting dalam proses penyaringan, hingga nantinya calon pimpinan dilakukan proses uji kepatutan dan kelayakan.
Dua catatan penting di antaranya yakni anggota pantia seleksi harus memiliki rekam jejak yang baik dan tidak terkait dengan sektor politik dari mana pun.
“Selain itu, anggota panitia seleksi juga harus memiliki integritas yang tinggi, memiliki pengalaman terkait kerja-kerja pemberantasan korupsi, mengetahui seluk beluk persoalan di internal KPK, dan memiliki independensi,” kata Kurnia kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Selasa dini hari (14/5).
Sikap independensi, dinilai Kurnia juga penting, lantaran sebagai anggota pansel, tidak boleh mudah diintervensi oleh kepentingan mana pun.
3. Jokowi menunjuk 9 anggota pansel di tahun 2015 lalu semuanya perempuan
Sementara, apabila merujuk empat tahun lalu, Jokowi mengumumkan ke publik pada Mei 2015 9 anggota panitia seleksi pimpinan KPK. Total ada 9 orang panitia dan semuanya merupakan perempuan.
Ketika itu, mantan Wali Kota Solo tersebut tidak menjelaskan mengapa ketika itu semua anggota panselnya perempuan. Tetapi, Jokowi berharap siapa pun yang terpilih sebagai komisioner KPK memiliki kemampuan yang lengkap.
“Tidak saja mampu memperkuat kelembagaan KPK, tetapi juga mampu membuat sinergi antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka membangun pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujar Jokowi ketika itu.
Berikut adalah sembilan nama anggota pansel pimpinan KPK pada 2015 lalu:
Destri Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter (Ketua merangkap anggota) Enny Nurbaningsih, pakar hukum tata negara (Wakil Ketua merangkap anggota) Harkristuti Harkrisnowo, pakar pidana hukum dan HAM Betty Alisjahbana, ahli TI dan manajemen Yenti Garnasih, ahli hukum pidana, ekonomi, dan pencucian Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan Natalia Subagyo, ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi iani Sadiawati, ahli hukum dan perundang-undangan Meuthia Ganie Rochman, ahli sosiologi
4. Agus Rahardjo dan Alexander Marwata
Ketua KPK saat ini, Agus Rahardjo mengaku tidak akan maju lagi untuk mendaftar sebagai pimpinan lembaga antirasuah yang kini tengah ia duduki. Alasannya, ia mengaku sudah terlalu tua dan ingin memberikan kesempatan kepada orang lain.
Masa kepemimpinan Agus dan empat pimpinan KPK lainnya diketahui akan habis pada Desember 2019 mendatang.
“Saya declare, saya tidak akan maju lagi. Sudah tua. Ya (ingin) memberi kesempatan pada yang lain. Siapa tahu lebih baik,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta pada Desember 2018 lalu.
Jawaban serupa juga disampaikan oleh komisioner lainnya, Alexander Marwata. Ia mengatakan sudah lelah menjadi pimpinan KPK.
“Sudah capek (menjadi pimpinan KPK),” ujar Alex pada (30/1) lalu di gedung KPK.
Sementara, tiga pimpinan KPK lainnya yakni Laode M. Syarif, Basaria Panjaitan, dan Saut Situmorang belum membuka suara apakah akan kembali maju mendaftar dalam proses seleksi pada tahun ini. (Rls)
